CIANJUR,- Penghentian sementara proses pemekaran wilayah yang dinyatakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebaiknya dituangkan dalam produk hukum seperti Perpres atau PP, sehingga nantinya bisa menjadi pedoman. Sebab bila hanya sebatas pernyataan, dikhawatirkan nantinya bisa terjadi kontroversi sekaligus ada perbedaan penafsiran.

"Masalahnya, bukan setuju atau tidak dengan apa yang dikatakan presiden. Tapi bagaimana menyikapinya. Kalau namanya pernyataan, bukan produk hukum. Jadi sebaiknya di tuangkan ke dalam Perpres atau PP bila memang itu sesuatu yang serius dan harus dilaksanakan," kata Ketua DPRD Kab. Cianjur H. Ade Barkah Surachman, Minggu (8/2) menanggapi keluarnya pernyataan presiden yang menyebutkan proses pemekaran wilayah dihentikan sementara.

Menurut dia, apa yang menjadi kebijakan presiden itu dipandang perlu untuk dituangkan dalam produk hukum, bila memang harus dilaksanakan. Selain bisa menjadi pedoman, melalui produk hukum seperti Perpres atau PP bisa menghindari munculnya kontroversi.

"Kalau ada produk hukum, baru bisa dijadikan pedoman. Setuju atau tidak, kalau tidak dibarengi produk hukum kami khawatir akan menimbulkan kontroversi.Jadi jelas dasarnya, tidak dalam ruang untuk setuju atau tidak," tuturnya.

Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Cianjur Muhammad Toha mengatakan, di Cianjur sudah bergulir dua tuntutan pemekaran, yaitu Cianjur Selatan dan Cipanas. Untuk Cianjur Selatan sudah keluar rekomendasi DPRD, tinggal tindak lanjut oleh bupati. Sedangkan pemekaran Cipanas, baru masuk dalam tahapan pembahasan pansus.

Sebelumnya Ketua DPR RI Agung Laksono saat berada di Cianjur mengungkapkan harapannya supaya melakukan evaluasi atau peninjauan kembali terhadap usulan dan proses pemekaran wilayah di Indonesia. Itu sebagai antisipasi kejadian serupa (aksi anarkis) tidak terulang lagi. "Proses pemekaran harus dievaluasi dan ditinjau lagi," katanya.

sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=57875