Ini laporan terbaru dari Thailand Selatan. Amnesti Internasional dalm laporannya, selasa (13/1), membeberkan kasus-kasus penganiayaan secara sistematis yang dilakukan pasukan Thailand terhadap warga sipil diwilayah mayoritas melayu muslim itu.

Menurut Donna Guest, wakil direktur Amnesti Internasional untuk Asia-Pasifik, mereka menemukan 34 kasus penganiayaan. Kasus itu, warga dikubur dalam tanah hingga batas leher, disiksa dengan arus listrik, mata dan bagian tubuh warga sipil itu ditusuk. Beberapa orang tewas dalam penyiksaan brutal itu.

Tidak hanya penyiksaan, pasukan Thailand juga mendirikan pusat-pusat tahanan. Disini, para tahanan tidak dijinkan bertemu dengan penasehat hukum dan keluarga.
Amnesti Internasional (AI), seperti yang dilaporkan Kantor Berita AFP Prancis yang dikutip Antara, mendesak pemerintahan Thailand segera menutup semua pusat tahanan tersebut dan memberi izin penasehat hukum dan anggota keluarga bertemu.

Sejak 2004, lebih dari 3.500 warga sipil di wulayah Kesultanan Melayu tersebut tewas. Pemerintah Thailand terus melakukan tindakan kekerasan untuk meredam warga Melayu yang meminta hak atas tanah, budaya, yang memberikan banyak legalitas dan imunitas tentara melakukan pembasmian.

Pembantaian terhadap kaum Muslim di Thailand Selatan sudah berjalan sejak lama, namun sedikit sekali perhatian komunitas internasional, Pada 2004, terjadi pembunuhan terhadap kaum Muslim yang melaksanakan ibadah Ramadhan.

Pernyataan resmi pemerintah menyebutkan, 84 orang tewas di Tak Bai, provinsi Narathiwat itu, namun pemantau independen menyebut lebih dari 175 orang tewas mengenaskan. Korban yang sedang berpuasa meregang nyawa karena ditumpuk dalam truk. Tangan mereka diikat.

Thaksin Shinawatra, perdana menteri ketika itu, menyatakan korban tewas karena lemas berpuasa. Dia juga bersumpah akan memberantas kaum Muslim di Thailan selatan itu dan berjanji tidak akan mengizinkan mereka tinggal di Thailand.

Di provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat penduduknya mayoritas Islam. Meraka nelayan dan petani miskin. Sehari-hari mereka berbahasa melayu, seperti di Malaysia dan Indonesia. Namun, bahasa ini secara perlahan dihapuskan karena warga diwajibkan menggunakan bahasa Thai. Di sekolah-sekola yang mayoritas pelajar Islam tidak ada pelajaran agama.

Pemerintah Thailand menolak mengakui bahasa, budaya, dan agama penduduk yang berjumlah lebih dari 5 juta itu. Hukum Thailand menggolongkan mereka sebagai orang asing.
Sebelum dikuasai Tailand (dahulu Siam), wilayah selatan ini adlah kerajaan-kerajaan Melayu.

Pada 1785, kerajaan Islam Pattani Darussalam, yang pernah menjadi kerajaan Islam termasyhur di Asia Tenggara, diserang Thailand. Sultan Muhammad tewas dalam pertempuran mempertahankan hak dan kedaulatan wilayahnya. Pada 1902, Siam didukung Inggris, menghapuskan secara resmi sistem pemerintahan kesultanan tanpa persetujuan rakyat Melayu. Sejak itu, hak-hak mereka dihilangkan. Tokoh-tokoh Melayu dibunuh dan diprnjarakan. Masjid-masjid dibakar. Pada 1987, Masjid Karisek yang bersejarah, dibakar tentara Thailand.

Indonesia dan Malaysia telah berupaya ikut mencari penyelesaian, namun pemerintah Thailand terkesan tidak serius menyelesaikan konflik berdarah ini. Tahun lalu, Wapres Jusuf Kalla mempertemukan wakil Pemerintah Thailand dengan wakil Masyarakat Melayu Pattani di Istana Bogor. Sehari kemudian. Departemen Luar Negeri Thailand menyatakan tidak mengakui pertemuan tersebut dan menolak keterlibatan Pemerintah Thailand. Tragedi warga Melayu di Thailand selatan itu, ada di depan hidung kita, Merka Berdarah.